Syarat Sertifikasi ISPO Perkebunan Kelapa Sawit

By | November 16, 2020

Syarat sertifikasi ISPO

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sebelum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3)  Perpres 44/2020):

Untuk perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada lembaga sertifikasi ISPO dilampirkan dengan dokumen:

  1. Izin usaha perkebunan;
  2. Hak atas tanah;
  3. Izin lingkungan; dan
  4. Penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan.

 

Untuk pekebun yang mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada lembaga sertifikasi ISPO dengan melampirkan dokumen:

  1. Tanda daftar usaha perkebunan; dan
  2. Hak atas tanah.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dapat mengajukan permohonan. Pengajuan permohonan itu diberikan kepada lembaga sertifikasi ISPO sebagai berikut (Pasal 9 Perpres 44/2020):

  1. Permohonan sertifikasi ISPO disampaikan oleh pelaku usaha kepada lembaga sertifikasi ISPO.
  2. Lembaga Sertifikasi ISPO akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
  3. Jika dokumen permohonan telah lengkap, maka lembaga sertifikasi ISPO melakukan sertifikasi ISPO.
  4. Jika dokumen permohonan tidak lengkap, maka lembaga sertifikasi ISPO menolak permohonan.
  5. Lembaga sertifikasi ISPO menyampaikan pemberitahuan kepada pelaku usaha mengenai penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan.

Lembaga sertifikasi ISPO akan menilai sertifikasi ISPO berdasarkan dari pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO. Adapun proses penilaian itu dilakukan sebagai berikut (Pasal 11 Perpres 44/2020):

  1. Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, lembaga sertifikasi ISPO menerbitkan sertifikat ISPO.
  2. Dalam hal pelaku usaha dinilai belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, lembaga sertifikasi ISPO menyampaikan rekomendasi kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan.
  3. Dalam hal pelaku usaha telah melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, lembaga sertifikasi ISPO menerbitkan sertifikat ISPO.
  4. Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan untuk pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, proses sertifikasi ISPO tidak dilanjutkan dan permohonan sertifikasi ISPO dibatalkan.

Demikian syarat sertifikasi ISPO dan proses pengurusannya yang diatur dalam Perpres 44/2020. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan para pelaku usaha dapat segera mengurus sertifikasi ISPO. Kewajiban sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan berlaku sejak Perpres 44/2020 diundangkan. Sedangkan, bagi pekebun kewajibannya memiliki sertifikasi ISPO baru berlaku setelah 5 tahun sejak Perpres 44/2020 mulai berlaku.

 

Category: ISO

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *